Bahodopi Butuh Badan Pemerintah Pengelola Kawasan Bukan Audit Lingkungan

Ia mengkhawatirkan laju produktivitas Industri berat di Kawasan Bahodopi dan Bungku Pesisir tidak disertai dengan rencana penataan kawasan dan pertimbangan daya dukung ruang yang memadai.

Menurutnya, masalah lingkungan di Bahodopi itu hanya bisa dikelola dengan pendekatan Badan Pemerintah Pengelola Kawasan. Bukan dengan melakukan audit lingkungan karena itu bukan solusi.

“Ada yang mengurusi administrasi tata ruang, mulai dari struktur hingga pola ruang,” jelas Andik.

Sebelumnya ia sudah menekankan kondisi ekologis di IMIP perlu perhatian Pemerintah Pusat. Ia menyoroti kegagalan penataan kawasan dan keseimbangan ekologis di lokasi IMIP Morowali.

“Daya dukung ruang, struktur ruang ekologis, sosial di IMIP sudah tidak karu-karuan. Infrastruktur publik, fasilitas sosial, umum dan ekologis sudah di ambang kolaps. Tapi pemerintah pusat tidak memberi perhatian pada hal itu,”ujar Andika, Tenaga Ahli Bidang Investasi, Peningkatan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi.

Menurut Andika, AMDAL awal IMIP hanya menjangkau area kawasan 2000 hektar yang beririsan dengan 11 Desa lingkar Tambang dan Kawasan Industri. Sekarang, kata dia, Kawasan IMIP terus berkembang hingga mencapai 3600 hektar lahan.

“IMIP telah melampaui kapasitas rencana lingkungan awal. Perkembangannya pesat, 350 perusahaan sub kontraktor, 38 tenant, 40 tungku dengan beban limbah slag 10 juta ton per tahun,” ujarnya.

Sementara kata dia, seluruh royalti dari 2 triliun meningkat jadi 5 triliun, semuanya dikutip dan mengalir ke kas pemerintah melalui kementerian keuangan.