Gubernur Sulteng Hadiri Rakor APPSI Di Bali

Rakor APPSI dihadiri Mendagri dan gubernur se-Indonesia. Pada kesempatan itu Gubernur Sulteng didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, Kepala Bappeda Sandra Tobondo, Kadis Pendapatan Rifki Ananta, Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa, Karo Pemerintahan dan Otda Dahri Saleh, Tim Ahli Gubernur Bidang Fiskal dan Investasi Rony Tanusaputra, Tim Ahli Bidang HAM dan Organisasi Kemasyarakatan Ridha Saleh, TA Gubernur Andika, TA Gubernur Rahmad M. Arsyad, TA Gubernur Andika dan Mohammad Hamdin.

Wartainfo.id – Rakor APPSI dihadiri Mendagri dan gubernur se-Indonesia. Pada kesempatan itu Gubernur Sulteng didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, Kepala Bappeda Sandra Tobondo, Kadis Pendapatan Rifki Ananta, Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa, Karo Pemerintahan dan Otda Dahri Saleh, Tim Ahli Gubernur Bidang Fiskal dan Investasi Rony Tanusaputra, Tim Ahli Bidang HAM dan Organisasi Kemasyarakatan Ridha Saleh, TA Gubernur Andika, TA Gubernur Rahmad M. Arsyad, TA Gubernur Andika dan Mohammad Hamdin.

Ketua APPSI, Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan mendampingi Wakil Presiden Maruf Amin, membuka Rakor APPSI. Pada kesempatan itu Wapres menyampaikan harapannya kepada seluruh kepala daerah dapat memberikan perhatian maksimal atas tindakan pejabat yang merusak citra birokrasi dan pemerintahan dan menekankan jangan ada diskriminasi tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA :  Pembukaan Kejuaraan Karate Wadokay Day, Diharapkan Mencetak Atlet Unggulan

“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan,” tutur Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

Bacaan Lainnya

Wapres juga meminta pemerintah daerah dapat mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah masing-masing dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal melalui institusi ekonomi, juga memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.

“Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah,” ujarnya.