Analogi ini penting: pemerintah Indonesia harus berhenti melihat demonstrasi sebagai ancaman yang perlu ditumpas dengan represi. Mengikat tangan dengan kebijakan keras hanya akan melahirkan eskalasi. Sebaliknya, memberi ruang dialog dan opsi kebijakan alternatif bisa menjadi jalan keluar yang lebih cerdas.
Keempat, Philip Cunliffe menegaskan perlunya menghidupkan kembali kepentingan nasional di tengah krisis globalisasi. Globalisasi membuat negara sering kehilangan arah, tersandera pasar, utang, dan impor.
Tidak heran rakyat menjerit ketika daya beli jatuh. Kepentingan nasional, dari kedaulatan pangan, energi, hingga perlindungan kerja, harus kembali menjadi pusat politik, bukan sekadar slogan kampanye.
Jika keempat kacamata ini digabung, kita bisa membaca gejolak Indonesia 2025 bukan sekadar kerusuhan jalanan atau konflik elite. Ia adalah tanda bahwa republik ini sedang mencari bentuk baru.
Kita berdiri di persimpangan: apakah memilih jalan multipolar yang adaptif, negosiasi konstitusional yang sehat, strategi negara yang fleksibel, dan kepentingan nasional yang nyata, atau justru terjebak dalam politik lama yang penuh represi dan pengkhianatan rakyat.
Indonesia masih punya kesempatan untuk keluar dari krisis ini lebih kuat. Tapi hanya jika elite berani mendengar, bukan sekadar mengatur; berani bernegosiasi, bukan memonopoli; dan berani kembali ke kepentingan rakyat, bukan ke agenda global yang asing bagi perut orang banyak.
