Kadin Smart Solusi Para Pelaku UMKM

Ket: Sosialisasi program Kadin Smart di Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Jumat (11/3/2022). FOTO DOK: KADIN DONGGALA
Bagikan Artikel Ini.....

DONGGALA, wartainfo.id – Sejumlah warga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala mengaku kesulitan menjual hasil kerjanya ke publik.

Pasalnya mereka belum mendapat izin Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari dinas terkait di Pemkab Donggala. Tujuan P-IRT supaya dapat diakui standar produksinya dan bisa memperluas distribusi produk.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikemukakan salah seorang pelaku UMKM Banawa Selatan, Nursia saat sosialisasi program Kadin Smart Kabupaten Donggala pada Jumat pekan lalu.

Ia bertanya, bagaimana cara mengurusnya. Sebab produk mereka masih kesulitan untuk dipasarkan lantaran belum memilik izin P-IRT.

Baca juga :
Lima Atlet Petanque Lolos Seleksi Sulteng Emas 2024

Keluhan ini rata – rata disampaikan pelaku UMKM di Kabupaten Donggala sepanjang sosialisasi program Kadin Smart di 19 titik wilayah Donggala.

Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Donggala, Rahmad M. Arsyad menyampaikan bahwa keluhan ini menjadi problem yang harus diselesaikan bersama semua pihak terkait. Agar UMKM di Donggala bisa memasarkan produknya lewat market place  atau pasar digital.

Baca juga :
Morowali Gelar Musrenbang Untuk Penyempurnaan Rencana Kerja Daerah Tahun 2023

“Kita akan mengudang pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala untuk duduk bersama mencari solusi supaya UMKM kita bisa menjual di pasar online ,” tutur Ketua Kadin Rahmad Arsyad, Kamis (17/3/2022).

Rahmad juga mengajak para pelaku UMKM untuk bertemu dan rembuk membahas bagaimana jalan terbaik supaya pelaku UMKM bisa mendapatkan izin P-IRT bersama pihak dinas kesehatan Pemda Donggala.

Baca juga :
APRI Laksanakan FGD Untuk Tambang Rakyat

Selain itu, para pelaku UMKM mengeluhkan pengurusan sertifikat halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di mana keluhan mereka menyebutkan bahwa mengurus sertifikat halal harus merogoh kocek atau membayar ratusan ribu sampai pada nilai jutaan rupiah. Ini adalah menjadi bagian dari problem pelaku UMKM sehingga belum bisa menjual produk mereka ke publik, baik lewat pasar online maupun ke konsumen. *


Bagikan Artikel Ini.....

Pos terkait