Ketua DPR-RI Puan Maharani Setujui RUU TPKS Menjadi Undang Undang

ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui RUU TPKS menjadi Undang-Undang
Bagikan Artikel Ini.....

wartainfo.id – Pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021 sampai 2022, ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui RUU TPKS menjadi Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mensahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, pada Selasa 12 April 2022.

Pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021 sampai 2022, ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui RUU TPKS menjadi Undang-Undang.

Baca juga :
Wasekjen Ansor Nizar Rahmatu Tekankan Pentingnya Merawat Kebhinekaan

Pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS telah didiskusikan sebelumnya oleh ketua DPR bersama seluruh anggota DPR pada sidang tersebut.

Puan Maharani berharap dengan pengesahan UU TPKS dapat menyelesaikan kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia.

“Kami berharap bahwa implementasi dari Undang-Undang ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus selalu semangat,” kata Puan Maharani.

Baca juga :
Pertandingan Kedua, Persipal Palu Taklukan Gabsis 4 Gol

Ia juga mengapresiasi kepada pihak-pihak terkait yang telah terlibat dalam penyusunan UU TPKS.

“Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR.

Baca juga :
Investasi Perusahaan Budidaya Udang di Donggala Capai Rp 5 Triliun

Adapun asas dan tujuan terbentuknya UU PTKS sesuai yang tertulis dalam RUU PTKS sebelumnya adalah:

Penghapusan kekerasan seksual didasarkan pada asas:
a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
b. Nondiskriminasi.
c. Kepentingan terbaik bagi korban.
d. Keadilan.
e. Kemanfaatan.
f. Kepastian hukum.

Penghapusan kekerasan seksual bertujuan:
a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual.
b. Menangani, melindungi dan memulihkan Korban.
c. Menindak pelaku.
d. Mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual.

Adapun tindak pidana kekerasan seksual yang diatur UU TPKS:
a. Pelecehan seksual.
b. Eksploitasi seksual.
c. Pemaksaan kontrasepsi.
d. Pemaksaan aborsi.
e. Perkosaan.
f. Pemaksaan perkawinan.
g. Pemaksaan pelacuran.
h. Perbudakan seksual.
i. Penyiksaan seksual.


Bagikan Artikel Ini.....

Pos terkait