Ketua Umum dan PB Alkhairaat Dimisioner tidak Sah Gelar Kegiatan

Tokoh Mudah Alkhairaat, Habib Muhammad Sadiq Al Habsyi
Bagikan Artikel Ini.....

PALU, WARTAINFO.ID – Muktamar ke – XI Alkhairaat yang dijadwalkan oleh Pengurus Besar (PB) Alkhairaat akan digelar pada 27 – 29 Juli. Di mana dalam Muktamar tersebut akan ada pembentukan formatur dan penggantian pengurus. Selain itu dirangkai dengan pemilihan Ketua Umum dan pengumuman Ketua Utama Alkhairaat.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Alkhairaat BAB VII pasal 7 menegaskan Ketua Utama Alkhairaat adalah pemimpin tertinggi dalam perhimpunan ini, ditetapkan melalui wasiat atau baiat Ketua Utama terdahulu.

Bacaan Lainnya

Sementara keputusan mendiang Ketua Utama, Habib Saggaf bin Muhammad Aljufri, Nomor 257/F-XII/KUT/2017 terang penunjukkan/baiat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Utama Alkhairaat, Habib Alwi bin Saggaf Aljufri yang berlaku sejak 8 April 2017 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ada dugaan bahwa SK perpanjangan kepengurusan PB saat ini belum diterbitkan oleh Ketua Utama, Habib Alwi bin Saggaf Aljufri.

Demikian dikemukakan Tokoh Mudah Alkhairaat, Habib Muhammad Sadiq Al Habsyi menyikapi dinamika di tubuh salah satu lembaga terbesar di Indonesia Timur ini, Senin (11/7/2022).

Di sisi lain kata dia, Ketua Umum, Sekjen, dan Pengurus PB Alkhairaat saat ini yang sudah tidak relevan lagi menggelar kegiatan – kegiatan yang menyangkut PB, apalagi Muktamar Alkhairaat, sebab sesuai Surat Keputusan (SK) bahwa periode kepengurusan PB Alkhairaat masa khidmat 2014 – 2019 telah berakhir. Setelah berakhirnya masa khidmat tersebut, terjadi perpanjangan masa khidmat sebanyak dua kali 2019 – 2021 dan 2021- 2022. Perpanjangan ini telah berakhir pada 30 Juni 2022.

Ia menegaskan, saat ini Habib Ali bukan lagi Ketua Umum PB Alkhairaat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Utama sebelumnya. Oleh sebab itu, semua kegiatan yang dilaksanakan secara aturan organisasi tidak sah.

“Kegiatan yang beliau laksanakan ketika membawahi nama PB Alkhairaat sudah tidak sah lagi,” tegas Sadig.

Kegiatan yang dimaksud termasuk pelantikan beberapa Komisariat Wilayah (Komwil) dan beberapa Komisariat Daerah (Komda) yang ada.

Surat undangan pelantikan tersebut telah beredar dengan jadwal pelaksanaan, Selasa 12 Juli 2022 di Bukit Ashabul Khairat Jalan Pue Njidi Kelurahan Kabonena Kota Palu.

“Yang jelas pelantikan yang akan dilaksanakan tidak sah. Pengurus PB yang akan melantik sudah demisioner, sebab belum ada perpanjangan dari Ketua Utama,” tandasnya.

Habib Sadig khawatir, pelantikan Komwil – Komwil dan beberapa Komda hingga modus. Ia menduga ada upaya atau agenda terselubung yang terstruktur, sistematik, dan masif jelang Muktamar ke – XI Alkhairaat.

Mestinya, Ketua Umum PB Alkhairaat, Habib Ali dan Sekjen Ridwan Yalidjama menyurat ke Ketua Utama Alkhairaat, Habib Alwi untuk memohon perpanjangan SK kepengurusan. Pasalnya semua kepengurusan PB Alkhairaat dinyatakan telah berakhir masa khidmatnya 30 Juni 2022.

Jangan sampai dalam pelaksanaan Muktamar nanti keputusan tertinggi yang ada di tangan Ketua Utama Alkhairaat dihilangkan.

“Gelagat ini ada. Dimainkan oleh oknum – oknum tertentu agar hak prerogatif Ketua Utama di tubuh Alkhairaat akan dihilangkan,” jelas Sadig.

Ia mengimbau kepada para Abnaulkahiraat di mana pun berada agar menjaga dan melindungi lembaga yang didirikan oleh Alhabib Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal Guru Tua terjaga dari praktik – praktik tidak sehat dan polarisasi kepentingan tertentu. Sebab, Guru Tua mendirikan Alkhairaat murni sebagai lembaga dakwa dan pendidikan, bukan sebagai kenderaan kepentingan oknum tertentu. BOB


Bagikan Artikel Ini.....

Pos terkait