KONI Sulteng Soroti Tiket ke Papua Melambung Tinggi, Diharap ada Intervensi BUMN

Ket: Ketum KONI, Mohammad Nizar Rahmatu saat Konfrensi Pers dikantor KONI Sulteng
Bagikan Artikel Ini.....

PALU, wartainfo.id – Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti tingginya cost atau biaya tiket penerbangan pesawat, khususnya tiket maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk kontingen dan seluruh pengurus KONI Sulteng menuju Provinsi Papua guna mengikuti hajatan Pekan Olah Raga Nasional XX Papua 2021.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum KONI Sulteng, Mohammad Nizar Rahmatu kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Kamis (16/9/2021).

Bacaan Lainnya

Ia menyikapi harga yang sangat melambung tinggi dari Garuda sudah tidak wajar. Di mana harga tiket pesawat Garuda untuk satu orang penumpang buisiness class mulai dari Rp 20 juta sampai Rp 28 juta.

“Ini bukan curhatan atau apa, tapi ini masalah yang sama saya rasa yang dihadapi seluruh KONI se Indonesia,” ujar Ketum Nizar.

Yang pertama ungkap dia, sampai saat ini tentang akomodasi official ekstra di KONI Sulteng yang sangat terbatas. Kemudian, belum selesai masalah ini, muncul lagi masalah baru, yang justeru Negara berharap agar semua kontingen di seluruh untuk hadir berpaetisipasi di PON Papua, tetapi Negara pun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mendukung.

“Ya, misalnya penerbangan Garuda, saat ini jujur saja kita mau apakah dari Sulawesi Tengah langsung ke Papua atau melalui Jakarta, itu harga sudah tidak masuk akal. Bahkan ada harga Rp 28 juta penerbangan Jakarta – Jayapura,” tandasnya.

Ketuma Nizar mengemukakan penerbangan dari Palu ke Papua tidak mampu menampung, karena semuanya melalui Makassar Sulawesi Selatan. Ia mengumpamakan, Cabang Olah Raga (Cabor) Paralayang mengambil jalur alternatif, Palu – Jakarta, Jakarta – Papua.

“Harganya melambung tinggi. Nah, hasil CdM – DRM kemarin terkahir, kerja sama sudah dibangun. Ada yang sudah berangkat, bahkan jelang keberangkatan besar, kepastian harga tiket yang sangat melambung,” jelas Ketum Nizar.

Kegiatan Chef de Mission (CdM) III dan Delegation Registration Meeting (DRM) katanya, sudah ditanda tangan, tetapi sampai saat ini, hasil itu belum ada kesepahaman bersama. Apalagi sudah ada kerja sama dengam PB PON.

Selaku Ketum KONI Sulteng, Nizar yakin masalah yang sama juga dialami KONI lainnya di seluruh Indonesia. Sebab kata dia, hal ini tidak bisa tiba – tiba mengubah anggaran pembiayaan di KONI guna mengikuti pesta olah raga nasional tersebut.

“Ini tidak ujuk – ujuk merubah anggaran atau ada ketambahan anggaran,” katanya.

Ketum Nizar berharap, jangan sampai PON ini menjadi beban bagi KONI, terutama KONI seluruh Indonesia karena jadwal.
Ia mengatakan bahwa informasi yang didengar akan ada penambahan flight, tapi ekstra flight sudah ada harganya tetap melambung jauh dari harga biasa.

Harapannya di Kementrian BUMN, khususnya di PT Garuda Indonesia, memberikan harga tiket yang rasional, bantu Negara, sukseskan PON Papua. Menurutnya ini sebagai bentuk ketegasan dari KONI Sulteng untuk berpartisipasi sebagai kontingen PON Papua.

“Berpartisipasi untuk berangkat beramai – ramai bahwa NKRI ini, Papua adalah bagian dari NKRI,” tandas Ketum Nizar.

Jangan PON Papua ini lanjut dia, dijadikan atau diambil orientasi bisnis. Silahkan dengan harga tiket yang standar saja. Sebab ini akan menjadi masalah penganggaran bagi pihak KONI. Ketuma Nizar menggugah nurani pihak Garuda untuk turut berpartisipasi di PON Papua.

“Katanya sudah ada kontrak, sudah ada perjanjian dengan PB PON, tapi ini dijadikan – dijadikan seperti orientasi bisnis. Kami kalangkabut, jujur saja,” ungkapnya.

Apalagi di Sulteng, tambah Ketum Nizar khususnya di Palu, yang daerahnya sekira tiga tahun lalu dilanda bencana alam, kemudian berlanjut ke bencana non alam wabah Covid – 19.

Harapannya kepada Presiden RI, Joko Widodo melalui Kementrian BUMN supaya segera menyikapi masalah ini. Kenapa ini harus disikapi, karena KONI Sulteng ingin memastikan mendapatkan seat. Olehnya apa yang menjadi harapannya ini segera direspon semua pihak di Pusat.

Sementara, Bendara Umum (Bendum) KONI Sulteng, Andi Nur Lamakarate mengaku terkendala dengan penganggaran, karena tingginya harga tiket pesawat ke Papua. Menurutnya, kebijakan penganggaran tidak bisa langsung berubah menyesuaikan harga tiket yang melambung tinggi.

“Yang pertama, kami di daerah ini sangat kesulitan, terutama tentang proses pengalokasian anggaran,” tutur Andi Nur.

Ia mengungkapkan, sejauh ini KONI Sulteng masih menggunakan Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Sedangkan alokasi untuk PON Papua di APBD Perubahan.

Anca sapaan akrab Andi Nur mengaku sudah sangat berusaha menyukseskan para kontingen menuju PON Papua. Belum lagi, pihaknya mendapat informasi mengenai tingginya harga tiket penerbangan menuju Papua. Hal itu sangat merisaukan KONI Sulteng, utamanya keuangan. Setiap saat harga tiket selalu naik. Selaku Bendum KONI, Anca meminta kepada Pemerintah Pusat, khususnya BUMN untuk menyikapi tentang kesulitan mereka mengalokasikan anggaran penerbangan menuju Papua.

“Ini kami bingung mengalokasikan dana kami. Sedangkan harga tiket naik turun. Kementrian BUMN untuk segera memfollow up tentang proses penerbangan ke Papua,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Satlak Puslatda, Imelda Liliana Muhidin Said mengaku sudah berupaya memberikan pembinaan bagi atlet Sulteng yang akan berlaga di PON Papua, tetapi mendengar kabar mengenai tingginya harga tiket menjadi persoalan bagi mereka.

Ia berharap kepada Pemerintah Pusar khususnya Kementrian BUMN untuk bisa mengintervensi kepada maskapai penerbangan, agar supaya harga tiket terjangkau oleh semua atler dan official masing – masing KONI.

“Saya yakin ini terjadi di KONI seluruh Indonesia. Saya berharap, kami ini sudah berupaya sekuat tenaga dalam artian para atlet sudah berlatih, jika mereka mendengarkan harga tiket yang melambung, mereka jadi drop, kami menjadi drop juga,” ujar Liliana.

Sekali lagi, ia meminta kepada Kementrian BUMN agar bisa mengintervensi maskapai – maskapai penerbangan, khususnya yang ada di bawah Kemnetrian BUMN untuk tiket menaikkan harga tiket ke Papua. *

 


Bagikan Artikel Ini.....

Pos terkait