Praktisi Hukum; Jangan Pilih Caleg Yang Masih Ada Baliho di Masa Tenang

Foto://Parawangsah SH, Managing Partner Kantor Hukum Andakara Law Firm

PALU,WARTAINFO.ID – Berlakunya minggu tenang jelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif yang jatuh pada hari Rabu (14/2) sejak tanggal 11 – 13 Februari 2024, belum juga membersihkan Kota Palu dari masih maraknya baliho dan alat peraga kampanye (APK) di beberapa titik.

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan jelas menegaskan bahwa di masa tenang seluruh bentuk kampanye dilarang.

Parawangsah SH, Managing Partner Kantor Hukum Andakara Law Firm yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan, Palu Timur pada media ini menegaskan, kesadaran politik yang dimotori partai-partai politik pada masyarakat juga mesti dibarengi dengan kesadaran hukum.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA :  Meriahkan HUT RI Ke 78, Tim Relawan Rahmadi Manggona Utus Peserta Lomba Gerak Jalan

“Walaupun memang pada akhirnya tugas penertiban itu dibebankan pada Bawaslu dibantu Pol PP, namun jika kesadaran hukum itu ada pada partai dan para calon anggota Legislatif maka saat memasuki masa tenang mereka akan menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya,” tegas Alang, sapaan akrabnya.

Masih menurut Alang, pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan jelas dan gamblang tanpa memunculkan penafsiran lain menegaskan bahwa masa tenang dimulai sejak tiga hari sebelum pencoblosan dilakukan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (3). Sementara larangan terhadap kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang terdapat di Pasal 27 ayat (4).

“Alat Peraga Kampanye dalam bentuk sticker, pamflet, umbul-umbul maupun baliho Partai, Capres dan Caleg adalah bagian dari kampanye yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Undang-undang tersebut. Maka di masa tenang menjadi wajib untuk ditertibkan,” lanjut Alang.