PWI Sulteng dan GAPKI Sulawesi Gelar Workshop Konflik Agraria dan Implikasi Hukum di Indonesia

 

Saat ini, kata dia, regulasi terbaru dari industri kelapa sawit menekankan pada sistem informasi perijinan perkebunan yang terpusat. Khusus untuk anggota GAPKI di Sulteng, keseluruhannya sudah menyelesaikan pengisian regulasi tersebut.

 

“Ini langkah awal yang baik untuk fundamental untuk industri kelapa sawist yang berkelanjutan,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana menyatakan, Workshop Wartawan tersebut digagas sebagai tanggungjawab PWI untuk meningkatkan dan memberikan pengembangan wawasan persoalan kelapa sawit.

 

Tri Putra Toana menjelaskan, industri kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami diskriminasi di Uni Eropa dengan undang-undang anti deforestasi.

 

Undang-undang itu menurut Tri, sejatinya adalah perang dagang persaingan antara minyak nabati produk eropa agar sawit Indonesia sulit masuk ke teritori Uni Eropa.

 

“Sehingga apabila ini terjadi, hampir 20 juta yang bergantung di kelapa sawit akan mengalami kesulitan pengembangan ekonomi sehingga PWI Sulteng mencoba bersinergi dengan GAPKI Sulawesi sehingga dapat peserta memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan,” tuturnya.

 

“Kepada yang hadir, saya memohon dan meminta bahwa hari ini kita sama-sama serius untuk mengikuti masukan-masukan dari GAPKI dan narasumber sehingga ketika menulis sudah punya pedoman dan wawasan,” Tri Putra Toana menutup. *