Status Penyelenggaran Demisioner, Ketua Utama Tunda Muktamar Alkhairaat

Bagikan Artikel Ini.....

PALU, WARTAINFO.ID – Ketua Utama Alkhairaat, HS. Alwi bin Saggaf Aljufri menunda pelaksanaan Muktamar ke – XI yang telah diagendakan oleh Pengurus Besar (PB) Alkhairaat pada 27 – 29 Juli tahun 2022.

Penundaan itu berdasarkan berbagai pertimbangan yang dituangkan melalui surat yang diterbitkan Ketua Utama HS. Alwi Aljufri dengan Nomor: 280/F-XI/KUT/2022. Dengan lampiran perihal Penundaan Muktamar, Kamis (14/7/2022).

Bacaan Lainnya

Surat tersebut ditujukan kepada Komisariat Wilayah (Komwil) dan Komisariat Daerah(Komda) se Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Pengurus Pusat Badan Otonom (BANOM) Alkhairaat, Wanita Islam Alkhairaat (WIA), Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA), Banaat, IKAAL, dan PGA.

Isi surat menyebutkan, sehubungan dengan rencana pelaksanaan Muktamar Alkhairaat, perlu diperhatikan beberapa hal yang dianggap berpengaruh terhadap proses dan hasil Muktamar. Antara lain, pertama, Pengurus Besar Alkhairaat selaku penyelenggara Muktamar sesuai ketentuan AD/ART Perhimpunan Alkhairaat telah berstatus demisioner. Kedua, beberapa masukan dari daerah mengenai kondusifitas perjalanan dari daerah ke Palu Sulawesi Tengah atau tempat pelaksanaan Muktamar, persiapan masing – masing daerah dianggap belum memadai. Tiga, berkaitan surat udangan peserta Muktamar belum diterima oleh sebagian besar Komwil, Komda, dan BANOM Alkhairaat. Empat, memperhatikan anjuran pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi pengingkatan penyebaran Covid – 19.

Bahwa pelaksanaan Muktamar adalah kewajiban Perhimpunan Alkhairaat berdasarkan ketentuan AD/ART. Oleh karena itu, demi kemaslahatan Jam’iyyah Alkhairaat.

“Saya memutuskan untuk menunda pelaksanaan Muktamar Alkhairaat dan menetapkan waktunya kemudian. Untuk itu, saya perlu sampaikan beberapa hal,” jelas Ketua Utama HS. Alwi Aljufri dalam surat tersebut.

Penyampaian yang dimaksud yaitu, pertama, undangan peserta Muktamar paling lambat tiba di Komwil, Komda, BANOM Alkhairaat se Indonesia paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan Muktamar. Kedua, Komwil, Komda, BANOM Alkhairaat tidak berspekulasi melakukan perjalanan ke Palu sebelum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis tentang keputusan Ketua Utama Alkhairaat mengenai waktu pelaksanaan Muktamar.

Sementara, Sekertaris Jenderal (Sekjen) PB Alkhairaat, Ridwan Yalidjama yang dikonfimasi mengaku bahwa penundaan Muktamar adalah kewenangan penuh Ketua Utama HS. Alwi Aljufri sesuai surat yang diterbitkan.

Ridwan juga mengemukakan, Ketua Utama HS. Alwi Aljufri memimpin rapat bersama staf dan jajaran sekretariat membahas soal penertiban wakaf dan peningkatan mutu pendidikan dalam perhimpunan Alkhairaat.

“Dan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik. Menyangkut penundaan Muktamar tak dibahas karena itu kewenangan Ketua Utama sesuai surat yang sudah dikeluarkan oleh beliau,” jelas Sekjen Ridwan Yalidjama. BOB


Bagikan Artikel Ini.....

Pos terkait