Pengprov Cabor “Meradang” Atlet Tidak Bisa Ikut BK PON 2024

Selaku Ketua Umum induk olahraga balap motor di Provinsi Sulteng, ia tidak akan tinggal diam atas masalah ini. Mau tidak mau, cabor harus menyuarakan aspirasi kepada pemangku kepentingan ke Dispora Provinsi Sulteng dan DPRD Sulteng hingga Gubernur.

“Sampai mendekati pemberangkatan jika tidak ada anggaran, maka siap-siap ke DPRD,” ujar Helmy.

Baca Juga : Sulteng Menjadi Tuan Rumah PON Pantai Tahun 2024, SAH…….!!

Sementara itu Sekretaris Umum FASI Sulteng yang juga Ketua Umum KONI Donggala Asgaf Umar, menanggapi masalah tidak ada anggaran untuk BK PON dan PON 2024 ini baru pertama kali di KONI Sulteng. Sebelumnya tidak ada persoalan tidak ada anggaran sebelum dana Hibah KONI Sulteng masuk ke Dispora pada tahun 2021. Waktu itu anggaran KONI Sulteng dari BPKAD langsung ke rekening KONI Sulteng.

Menurut Asgaf, tugas KONI adalah membina olahraga prestasi, sedangkan tugas Pemda melalui Dispora adalah menyiapkan anggaran sesuai dengan proposal yang ada.

Baca Juga : FAI 2023 DI Gelar Sekaligus Jadi Ajang Babak Kualifikasi Pon 2024

“Kalau tidak ada sangat tragis, masak tidak ada anggaran. Tidak boleh tidak ada. Tugas KONI mengirimkan atletnya BK PON apapun caranya, harus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Harusnya akhir tahun itu sudah komunikasi dengan gubernur dan DPRD,” ujar Asgaf ketua Umum Pengurus Pusat Paralayang Indonesia.

FASI akan memberangkatkan sekitar 28 atlet displin paralayang dan paramotor. FASI menargetkan pada BK PON dan PON 2024 yang digelar September 2023 nanti bisa meloloskan atletnya dan sekaligus meraih medali emas. “Kami usulkan anggaran Rp200 jutaan. Itu sudah pas,” kata Asgaf.