PALU, WARTAINFO.ID – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, secara terbuka mengkritik praktik busuk dalam birokrasi saat membuka Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa (8/7/2025) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
“Tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang, apalagi lewat istri saya,” tegas Anwar.
Pernyataan itu menjadi klimaks dari rangkaian pernyataan politik dan moral Gubernur yang menekankan pentingnya integritas di tengah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan yang dihadiri langsung Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, turut dirangkaikan dengan peresmian Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” di lingkungan BPSDMD Sulteng.
Gubernur Anwar menyebut bahwa salah satu dari sembilan program unggulannya, yaitu BERANI Berintegritas, merupakan fondasi utama bagi delapan program lainnya. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika aparatur pemerintah tidak jujur dan bersih.
“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” katanya.
Ia pun membagikan pengalamannya saat menjabat Bupati Morowali selama satu dekade. Di sana, ia rutin meminta pendampingan KPK untuk memastikan kebijakan tetap pada jalur yang benar secara hukum.
“Saya bukan alergi KPK. Justru saya merasa KPK adalah mitra penguatan pemerintahan,” ungkapnya.
