Pejabat Sulteng Tak Boleh Abai Terhadap Kelompok Rentan

‘ Lebih dari 80 persen Lansia tidak memiliki akses bantuan. Ini yang menjadikan rentan terhadap gejolak ekonomi sebagai akibat dari Pandemi Covid 19,” tandasnya.

Belum lagi, akses perempuan pada sumber daya terbatas oleh karena faktor budaya yang mengesampingkan peran perempuan. Begitu pun dengan sektor informal yang mengalami keterpurukan saat pendemi.

Baca juga :
Pemain Voly Ball Putri Asal China Ren Kaiyi Silaturrahim ke Ketum KONI Sulteng

Olehnya itu kata Sandra Tobondo, melalui forum musyawarah ini, ia berharap suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih didengar oleh pemerintah.

Ia juga berharap para kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, sehingga keberadaan mereka bukan hanya menjadi sebatas pelengkap, melainkan subyek yang bisa memberikan masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, terdapat keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dalam upaya menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Bumi Sulteng.

Baca Juga :
Bulldog Parigi Moutong, Taklukkan Mandala Senior di Piala Gubernur

Muskeren yang dihadiri, Kadis Sosial Sulteng Dra Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Yudiawati Vidiana, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan anak, di Wakili Kabid, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat Husin Alwi, Ketua Tim Asistensi Bappeda, Praktisi, LSM, Pemerhati Sosial, aktivis perempuan, kelompok rentan serta stakeholder lainnya melahirkan dua rekomendasi yakni akan dibentuk Tim Koordinasi pemberdayaan kelompok rentan Provinsi Sulteng. Kemudian akan menyusun rencana aksi daerah.

Baca juga :
Kejurnas Paramotor, Atlet Sulteng Kembali Rebut Dua Medali Emas Dan Satu Perunggu

” Intinya Muskeren kali ini, sebagai bentuk keberpihakan Pemprov Sulteng terhadap kelompok rentan, marginal maupun termarginalkan,” tandasnya.