“Ini yang harus dipahami Dispora harusnya membina melakukan Bimtek, bukan mengambil alih,” kata Helmy saat diwawancara terpisah.
Justru menjadi pertanyaan ada apa Dispora mengambil alih secara tiba-tiba padahal sejak dulu periode Anwar Ponulele laporan KONI mendapat apresiasi dari BPK.
Jika ditemukan review maka itu terletak pada ketidak pahaman cabor tentang laporan pertanggungjawaban.
“Solusinya, fiperkuat cabornya, peran KONI nya agar prestasi olahraga semakin baik. Bukan justru sebaliknya, seolah-olah KONInya tidak beres,” kata Helmy.
Menurut Helmy, sosialisasi tentang UU Keolahragaan harusnya itu memperkuat peran KONI selaku induk olahraga prestasi.
KONI Sulteng telah membuktikan gairah semangat keolahragaan meningkat sejak dipegang Nizar Rahmatu, meraih medali terbanyak PON Papua serta meloloskan atlet dan cabor terbanyak PON pada PON 2024.
“Makanya banyak cabor tidak hadir karena Dispora bukan mendukung KONI Sulteng tetapi mengerdilkan dan ingin mengamputasi kewenangan KONI, padahal KONI itu mitra Dispora,” kata Helmy. (Bar)
